Andriani, Firdania Marta and Soemarmi, Amiek and Indarja, Indarja (2023) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TUNGGAK KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA._043 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Desa merupakan elemen terkecil yang ada di dalam pemerintahan Indonesia yang memiliki pemerintahan tersendiri untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya agar tercapai suatu pembaharuan bagi kehidupan bermasyarakat. Makna yang terkait dengan pembangunan desa tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana program perencanaan pelaksanaan pembangunan di Desa Tunggak Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, serta hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang kemudian pada hasil penelitian dijabarkan dengan deskriptif analitis yang dilengkapi dengan data sekunder yag meliputi bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan diperkuat dengan adanya wawancara dengan pihak terkait.
Hasil penelitian diperoleh bahwa pemerintah Desa Tunggak memiliki program atau rencana kerja di setiap tahunnya terutama untuk pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Desa Tunggak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019- 2025 dimana sebagaimana yang telah disepakati didalam MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam laporan RKP (Rencana Kerja Pemrintah) Tahunan di Desa Tunggak. Sedangkan dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah membagi menjadi 5 sub bidang yang meliputi bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; bidang kawasan pemukiman; serta bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika yang mana dalam pelaksanaannya dibagi dengan menggunakan beberapa anggaran yakni Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan juga Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti dalam segi anggaran yang dinilai belum sesuai jika dibandingkan dengan banyaknya program pembangunan serta lokasi dari proyek pembangunan yang berada di area lahan pertanian.
Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam hal ini yang pertama adalah bagi Pemerintah Desa Tunggak dalam hal ini mungkin dapat memaksimalkan dalam membagi dan mengelompokan keperluan bagi pelaksanaan pembangunan serta lebih bijak dalam melakukan pengelolaan anggaran, saran yang kedua bagi masyarakat Desa Tunggak, agar lebih bijak lagi dalam memberikan usulan dengan memperhatikan mana yang sekiranya lebih diperlukan dan lebih berguna bagi masyarakat lainnya dan agar masyarakat lain pun juga dapat merasakan manfaat yaganng ada dari hasil pelaksanaan pembangunan desa.
Kata kunci: Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintah Desa.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	09 Nov 2023 08:13
Last Modified:	09 Nov 2023 08:13
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17862

Actions (login required)

View Item