Husna, Erlina Aghmilatul and Soemarmi, Amiek and Ramadhan, Diastama Anggita (2023) WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DI KELURAHAN BANDENGAN._045 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemberdayaan nelayan dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial-budaya. Kelurahan Bandengan merupakan salah satu daerah pesisir yang berada di Kabupaten Kendal yang memiliki potensi alam cukup baik dalam bidang perikanan yang masyarakatnya mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan yang didominasi oleh klasifikasi nelayan kecil. Permasalahan nelayan kecil diantaranya yaitu sarana penangkapan yang kurang memadai, kurangnya kemudahan akses informasi dan teknologi, mencarikan mitra usaha yang tepat, pengolahan hasil tangkapan dengan cara sederhana dan dipasarkan di pasar tradisional atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan harga rendah, harga bahan bakar tinggi, serta ketidakpastian pendapatan. Berdasarkan hal itu, nelayan kecil perlu adanya pemberdayaan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan nelayan kecil di Kelurahan Bandengan dan kendala atau hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam pemberdayaan nelayan kecil.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh adalah data sekunder dengan studi kepustakaan dan didukung melalui wawancara. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan kecil di Kelurahan Bandengan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan strategi pemberdayaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal diantaranya melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), menyelenggarakan pelatihan untuk nelayan, sosialisasi teknologi baru, memberikan bantuan subsidi BBM, memberikan akses pendidikan, dan mencarikan mitra usaha. Kendala yang dihadapi antara lain yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan jumlah SDMdan kendala waktu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, serta terbatasnya dana anggaran. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan antar dinas atau instansi terkait dalam penyusunan program dan kegiatan bidang perikanan dan kelautan. Serta pemberdayaan yang diberikan kepada nelayan kecil dinilai belum maksimal, sebab hingga saat ini Kabupaten Kendal belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pemberdayaan nelayan. Oleh karena itu, diupayakan untuk membentuk suatu peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. Bagi nelayan kecil diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang diberikan pemerintah.
Kata Kunci : Nelayan Kecil, Pemberdayaan,Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	09 Nov 2023 08:12
Last Modified:	09 Nov 2023 08:12
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17859

Actions (login required)

View Item