Kustianta, Faizun Eka and Hardjanto, Untung Sri and Ramadhan, Diastama Anggita (2023) PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PENGEDARAN PUPUK DI KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. _046 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 18 ayat (1) dan(2) adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahannya diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, untuk membentuk membentuk pemerintahan di daerah dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan daerahnya. Menurut Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2021, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus menyelenggarakan urusan penyediaan dan pengawasan pupuk. Penelitian ini berdasarkan Surat Somasi Nomor 201/MTJ/LEG/X/2022 tentang Pupuk Ilegal dimana terdapat pupuk ilegal yang beredar di kios pupuk.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifanalitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan Subkoordinator Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Berdasarkan data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis data dengan analisis kualitatif
Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyediaan pupuk, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus melakukan perencanaan penyediaan pupuk yang sesuai dengan lahan pertanian dan jenis tanaman.Takaran yang diberikan per hektar adalah urea: 150 - 350kg, SP-36: 50 - 350kg; ZA: 100 - 1050 kg, NPK: 200-350kg, POG: 2000-2500 kg dan POC: 10 liter. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus membantu petani dalam mengajukan kebutuhan akan pupuk subsidi untuk lahan pertanian yang dimilikinya. Pengawasan pupuk yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Dinas Pertanian tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kudus. Komisi tersebut memiliki tugas dalam mengawasi peredaran pupuk yang ada di Kabupaten Kudus. Berdasarkan laporan kios menjual pupuk illegal, Dinas Pertanian beserta anggota KP3 menindak kios tersebut dan melakukan penyitaan barang.
Saran yang dapat diberikan adalah perlunya sosialisasi yang jelas dan tegas mengenai dampak pemberian pupuk ke lahan pertanian berlebihan/tidak sesuai dengan takaran yang diberikan, serta memberikan informasi secara detail kepada para petani mengenai pupuk yang telah terdaftar dan pupuk yang tidak terdaftar yang dapat diperiksa di website http://pestisida.id/pupuk_app/.

Kata Kunci: Tugas Dinas Pertanian dan Pangan, Penyediaan, Pengawasan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	09 Nov 2023 01:46
Last Modified:	09 Nov 2023 01:46
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17853

Actions (login required)

View Item