Nugrahatama, Hagi Anandhita and Wisnaeni, Fifiana and Herawati, Ratna (2023) LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PRODUK HUKUM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH)_047 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pembentukan peraturan daerah menurut Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-undangan (UU P3)adalah tahapan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan untuk keluar rumah dan bertatap muka, sehingga proses pembentukan perda dan pengesahan perundangan-undangan terhambat. Tanda tangan elektronik merupakan salah satu jawaban dari permasalahan tersebut. Tanda tangan elektronik menjadi upaya pemerintah untuk menuju era digitalisasi (e-government) guna memudahkan masyarakat dan pemerintahan daerah agar Indonesia mampu menyesuaikan dan tidak ada digital divide. Keabsahan tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila sudah melalui proses sertifikasi melalui Lembaga sertifikasi.
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan Tanda Tangan Elektronik terhadap Produk-Produk Hukum Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan kendala dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik terhadap Produk Hukum Daerah di Provinsi Jawa Tengah, serta solusi yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan, meliputi data primer yang diambil dari wawancara dengan Sub Koordinator Perancangan Perda dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keabsahan tanda tangan elektronik terhadap produk hukum sudah disamakan dengan tanda tangan basah. Hal ini telah diatur secara yuridis dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, khususnya pada Pasal 97B yang menyatakan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan penandatanganan konvensional serta dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah juga dapat dilakukan secara elektronik.Hambatan dalam penerapan tanda tangan elektronik terhadap produk hukum daerah di Provinsi Jawa Tengah yaitu pada sector sarana prasarana, SDM, dan komitmen kebijakan pimpinan. Perda tentang pembentukan produk hukum daerah saat ini sedang dalam proses perancangan.

Kata Kunci :keabsahan, produk hukum daerah, tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	09 Nov 2023 01:45
Last Modified:	09 Nov 2023 01:45
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17851

Actions (login required)

View Item