RAHADEVI, FIORENTINA MIFTHA and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2023) DWIFUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TAHUN 2019._048 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Bawaslu berperan penting dalam keberhasilan dan kualitas Pemilu. Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan, salah satunya menangani pelanggaran administratif Pemilu. Adanya tugas dan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki dwifungsi, mengingat pengawasan masuk ranah kekuasaan eksekutif, sedangkan penanganan pelanggaran masuk dalam ranah kekuasaan yudikatif. Implementasi konsep dwifungsi telah diimplementasikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan batasan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan dwifungsinya, serta menganalisis konsep ideal yang dapat diterapkan oleh Bawaslu.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan batasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi 2 yaitu batasan ruang lingkup dan batasan waktu. Batasan ruang lingkup artinya Bawaslu melakukan pengawasan secara menyeluruh di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sedangkan batasan waktu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara sampai pelantikan peserta Pemilu. Adapula batasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menangani pelanggaran administratif Pemilu yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dan laporan dari dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Berkaitan dengan konsep dwifungsi yang dimiliki lembaga Bawaslu dinilai belum relevan untuk diterapkan karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu, serta dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik berkepentingan. Maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan konsep ideal mengenai lembaga Bawaslu. Terdapat dua pilihan konsep, Pertama Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas, Kedua Bawaslu sebagai Lembaga Penegak Hukum Pemilu.
Kata Kunci
:
Bawaslu, Pelanggaran Administratif Pemilu, Pengawasan, Provinsi Jawa Tengah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 08:31
Last Modified:	08 Nov 2023 08:31
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17850

Actions (login required)

View Item