Aribbiya, Firyal Shaliha Winindra and Diamantina, Amalia and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2023) TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA._057 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Warga negara Indonesia dapat hilang kewarganegaraannya dengan beberapa penyebab yakni tertulis dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaaan RI. Namun, seseorang dapat memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang. Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh warga negara, karena memberikan warga negara perlindungan hukum. Dalam penulisan hukum ini membahas persoalan tatacara serta syarat memperoleh kewarganegaraan kembali, lalu problematika dalam proses memperoleh kewarganegaraan kembali, dan terakhir implikasi setelah diperolehnya kembali kewarganegaraan RI. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis normatif, penelitian ini adalah suatu bentuk kegiatan penelitian ilmiah yang dimana menggunakan bahan kepustakaan atau melakukan studi kepustakaan.
Pasal 31-35 UU No.12 Tahun 2006 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 43-47 PP No.2 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, setiap warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya dengan pewarganegaraan biasa dan/atau mengikuti tatacara dan syarat yang ada di dalam perundang-undangan Indonesia. Dalam proses memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang, tidak ditemukannya problematika yang besar, namun pemerintah harus memperkuat sistem mengenai kewarganegaraan kembali agar tidak terjadi kasus dalam prosesnya dan agar setiap WNI tidak mengganggap remeh kewarganegaraannya. Implikasi diperolehnya kembali kewarganegaraan RI yaitu memperoleh kembali hak dan kewajiban sebagai WNI. Hak dan kewajiban WNI hasil perolehan pewarganegaraan sama dengan hak WNI asli, namun berkaca pada Pasal 6 UUD NRI 1945 adanya sedikit pembatasan pada hak politiknya yakni tidak mendapat hak dipilih sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Melihat perkembangan kedepannya, diharapkan pemerintah dapat menambahkan dan mempertegas secara khusus dan tertulis mengenai hak dan kewajiban WNI hasil perolehan pewarganegaraan/bukan WNI asli dalam UU/UUD NRI 1945.

Kata Kunci : Memperoleh Kembali, Kewarganegaraan, Republik Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 00:52
Last Modified:	08 Nov 2023 00:52
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17806

Actions (login required)

View Item