Mumtaaz, Gilang Muhammad and Saraswati, Retno and Herawati, Ratna (2023) IMPLIKASI PENGABAIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH. _059 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pada dasarnya, pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah definitif di 271 daerah di Indonesia dalam kerangka masa transisi menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024 nyatanya menyisakan problematika yang mengakar, baik dari segi prosedural maupun substansial dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berkaitan dengan Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum penunjukan penjabat kepala daerah tersebut, telah dilakukan uji materi yang salah satunya menghasilkan Putusan MK Nomor 15/PUUXX/2022. Cerminan atas problematika yang mengakar dibuktikan dari gelombang kritik yang hadir di tengah masyarakat, mulai dari dasar konstitusionalitas prosedur pengisian penjabat kepala daerah; minimnya partisipasi masyarakat dalam pelibatan pengangkatan penjabat kepala daerah; keterlibatan perwira TNI/Polri aktif yang merangkap dalam pemerintahan, hingga pada puncaknya fenomena pengabaian terhadap Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022.
Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah, pertama, bagaimana dinamika pelaksanaan pengisian penjabat kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XX/2022? Kedua, bagaimana implikasi pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 terhadap pelaksanaan pengisian penjabat kepala daerah dalam perspektif negara hukum? Adapun penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan disertai pendekatan kasus yang bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya adalah data sekunder yang dikumpulkan serta dikaji menggunakan studi kepustakaan serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan, pertama, dalam realitas empirik, dinamika pelaksanaan pengangkatan penjabat kepala daerah mengabaikan amanat Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022, dibuktikan mulai dari adanya beberapa potret pengangkatan kepala daerah yang masih berasal dari kalangan TNI/Polri aktif, hingga belum ada tindak lanjut dari Pemerintah dalam menerbitkan aturan turunan Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut menjamin keterbukaan, transparansi, akuntabel dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, implikasi pengabaian Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022 terhadap pelaksanaan pengisian penjabat kepala daerah dalam perspektif negara hukum, antara lain: surutnya semangat demokrasi dicerminkan dari minimnya partisipasi publik; disharmoni antar penyelenggara pemerintahan; belum terpenuhinya aturan hukum yang lengkap; hingga terganggunya efektivitas pemerintahan.
Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah;Pengabaian; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 00:50
Last Modified:	08 Nov 2023 00:50
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17797

Actions (login required)

View Item