HANDOKO, WINDY FARISKYA and Adhim, Nur and Prasetyo, Agung Basuki (2023) KEDUDUKAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DARI INSTANSIPEMERINTAH MELALUI GANTI KERUGIAN (Tinjauan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020)._116 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kedudukan hukum adalah suatu posisi dimana objek hukum atau subjek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Kepemilikan hak atas tanah merupakan suatu keberhakan penguasaan atas tanah yang didalamnya termasuk wewenang, kewajiban, hingga sebuah larangan bagi pemilik nya untuk berbuat sesuatu atas tanah hak nya.Penulisan hukum ini membahas mengenai kedudukan kepemilikan hak atas tanah instansi pemerintah yang di dapatkan dengan proses ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Timbulnya sengketa kepemilikan hak atas tanah diantara Yosef Soewarto dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terjadi dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Yosef Soewarto setelah ganti kerugian pengadaan tanah berlangsung.
Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini ialah untuk mengetahui kedudukan hukum dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam keberpihakan sengketa kepemilikan hak atas tanah, mengkaji dan meanalisis kesesuaian dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020 dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan meninjau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menindak lanjuti pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pihak yang sah sebagai pemilik hak atas tanah, kemudian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan telah diupayakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sampai dengan proses permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Semarang.
Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah dapat dinyatakan benar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Yosef Soewarto dalam penguasaan lahan sengketa, sehingga menguatkan kedudukan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemilik hak atas tanah untuk mengupayakan tindak lanjut pelaksanaan dari seluruh amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/2020.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Kepemilikan Hak Atas Tanah, Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 01:00
Last Modified:	08 Nov 2023 01:00
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17779

Actions (login required)

View Item