PRAKOSO, BAGAS and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2023) IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICEPADATINDAK PIDANA PENGANIAYAANDALAM PROSES PEMERIKSAAN SIDANG DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM). _068 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Restorative Justice merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Implementasi Restorative Justice di Indonesia masih terbatas pemberlakuannya karena kepastian hukum terhadap implementasi konsep RestorativeJustice dalam penegakan hukum di Indonesia dirasa belum cukup. Hanya kepolisian dan kejaksaan yang mengatur secara khusus terkait implementasi Restorative Justice yaitu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Dalam ranah pengadilan hakim hanya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020Tentang pedoman Penerapan RestorativeJustice Di Lingkungan Peradilan Umum yang mana terhadap surat keputusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penerapan Restorative Justice di Indonesia dan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut saja. Namun, pada tindak pidana seperti penganiayaan dapat dilakukan Restorative Justice terbukti dengan munculnya Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM yang mengimplementasikan konsep Restorative Justice dalam penyelesaiannya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif,yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Kajian penelitian mengenai iImplementasi Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Pemeriksaan Sidang di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PNSKM) bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku.
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi mengenai Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Pemeriksaan Sidang di Pengadilan dapat dilakukan berdasarpada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berangkat dari pasal tersebut hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat yaitu Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyatakan bahwa terhadap penyelesaian beberapa perkara seperti penganiayaan dapat diselesaikan melalui sistem peradilan adat yang mengandung konsep Restorative Justice di dalamnya. Sistem peradilan adat ini mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Proses Pemeriksaan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 02:50
Last Modified:	08 Nov 2023 02:50
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17690

Actions (login required)

View Item