ARHAB, MUHAMMAD ABIYYU and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2023) Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg). _035 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Full text not available from this repository.Abstract
Pokok dari penulisan hukum ini ialah penjatuhan putusan bebas yang dilakukan oleh Majelis Hakim disebabkan karena adanya perbedaan dalam memaknai kerugian keuangan negara dipisahkan yang terjadi pada awal berdirinya BUMDes, seperti menurut Penuntut Umum kerugian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang seorang direktur. Sedangkan menurut Majelis Hakim kerugian tersebut merupakan suatu risiko bisnis dalam usaha. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pengelolaan BUMDes yang menyebabkan kerugian keuangan negara, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak ketika dijatuhi putusan tersebut.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dari data sekunder, meliputi buku-buku, jurnal, putusan dan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hasil dari penelitian ini adalah losses incurred yang terjadi pada BUMDes tidak serta merta menjadi state losses, melainkan kerugian BUMDes. Selain itu, direktur yang telah membuat keputusan bisnis, kemudian menyebabkan kerugian terhadap keuangan BUMDes tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi, karena dalam menjalankan tugasnya direktur menggunakan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum perusahaan. Oleh karena itu, perlunya dilakukan suatu pendefinisian khusus terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dan bentuk pertanggungjawabannya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak menimbulkan kerancuan pendefinisian kerugian keuangan negara. Mengingat BUMDes selain berperan sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat desa, juga berperan sebagai pelaku ekonomi.
Kata Kunci: Putusan Bebas, Penglolaan BUMDes, Kerugian Keuangan Negara.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
Date Deposited: | 08 Nov 2023 02:47 |
Last Modified: | 08 Nov 2023 02:47 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17660 |
Actions (login required)
View Item |