RAHMADIANA, AFITRAH and Marjo, Marjo and Leonard, Lapon Tukan (2023) TINJAUAN YURIDISPROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE._036 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perjanjian sebagai suatu instrumen yang biasa digunakan debitor dan kreditor dalam melakukan bisnis tidak jarang muncul berbagai perselisihan dalam bentuk sengketa. Indonesia menyediakan dua jalur untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian bisnis yaitu melalui non-litigasi dan litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah melalui arbitrase. Jalur litigasi yang disediakan dalam penyelesaian sengketa perjanjian bisnis adalah Pengadilan Niaga, di antaranya dalam menyelesaikan perkara kepailitan.
Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase serta terkait pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan menganalisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Jkt.Pst dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan serta pendapat praktisi yang diperoleh melalui wawancara.
Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data dengan penelitian langsung ke lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan terkait prosedur pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan terkait prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan permohonan tanpa memuat klausul arbitrase. Begitu pula dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase memiliki kesamaan dengan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada permohonan kepailitan tanpa klausul arbitrase. Pertimbangan tersebut ialah bahwa dapat dibuktikannya secara sederhana terkait adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada 2 kreditor atau lebih. Terkait adanya klausul arbitrase terkadang termohon mengajukan eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Niaga yaitu bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase maka hal tersebut dapat dijawab melalui Pasal 303 UU KPKPU bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase selama permohonan tersebut diajukan dengan memenuhi syarat adanya 2 kreditor atau lebih dan ada setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Kata Kunci:Permohonan Kepailitan, Klausul Arbitrase, Pengadilan Niaga

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 02:46
Last Modified:	08 Nov 2023 02:46
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17656

Actions (login required)

View Item