Putri, Anisa Rahmadhani Az Zahra and Marjo, Marjo and Sukinta, Sukinta (2023) MEKANISME EKSEKUSI PENGOSONGAN RUMAH DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA SATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG ( STUDI PENETAPAN EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 7/PDT.EKS/2022/PN SMG )._044 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penyelesaian konflik atau perkara perdata yang dilaksanakan di Pengadilan diatur dalam Hukum Acara Perdata. Suatu putusan pengadilan wajib untuk dipenuhi oleh pihak yang dinyatakan kalah. Disebabkan dari itu, putusan yang dikeluarkan oleh hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya terdapat kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah disahkan dalam putusan tersebut dengan tindakan secara paksa oleh aparat negara. Tindakan itu dapat berwujud Eksekusi riil berupa pengosongan pada bangunan atau tempat tinggal. Eksekusi pengosongan tidak hanya dapat dilaksanakan pada bangunan atau tempat tinggal milik masyarakat sipil, namun juga dapat dilaksanakan pada rumah dinas milik negara. Salah satunya yaitu rumah dinas instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi obyek dalam suatu perkara perdata.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme suatu eksekusi pengosongan yang dilakukan di rumah dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan bagian dari pemerintah beserta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah dinas Polri bedasarkan Penetapan Eksekusi Nomor. 7/Pdt.Eks/2022/ PN Smg. Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis untuk menguraikan terkait mekanisme eksekusi pengosongan rumah dinas Polri beserta hambatan dan upaya dalam mengatasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksekusi pengosongan rumah dinas Polri dalam Penetapan Eksekusi Nomor. 7/Pdt.Eks/2022/ PN Smg memiliki alasan hukum yang jelas yaitu yaitu tidak terpenuhinya atau tidak terlaksananya kewajiban pemenuhan putusan atas Putusan Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Smg jo. Nomor 692/Pdt/2019/PT Smg jo. Nomor 3502 K/Pdt/2020 oleh pihak tergugat secara sukarela.Dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh pihak Penggugat/Pemohon, dikeluarkannya teguran (Aanmaning) I,II,III oleh ketua Pengadilan Negeri Semarang, pelaksanaan pencocokan obyek eksekusi (Konstatering) oleh jurusita, hingga dikeluarkannya perintah pelaksanaan eksekusi dalam Penetapan Eksekusi Nomor. 7/Pdt.Eks/2022/ PN Smg kepada aparat jurusita oleh ketua Pengadilan Negeri Semarang terhadap obyek eksekusi. Terdapat hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan para pihak terkait pada pelaksanaan eksekusi pengosongan dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt. Eks/2022/PN Smg yang bersifat yuridis dan non yuridis meskipun dalam eksekusi pengosongan dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt. Eks/2022/PN Smg lebih dominan bersifat non yuridis

Kata Kunci: Pengadilan Negeri, Eksekusi Pengosongan, Rumah Dinas, Polri

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	02 Nov 2023 01:28
Last Modified:	02 Nov 2023 01:28
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17637

Actions (login required)

View Item