Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 458/PDT.G/2016/PN.BDG._045 Acara 2023

Al Rafi, Raden Muhammad Ariiq and Marjo, Marjo and Leonard, Lapon Tukan (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 458/PDT.G/2016/PN.BDG._045 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Latar belakang penelitian ini yaitu pada pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa atau disebut eksekusi putusan pengadilan terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi putusan menjadi terhambat dan mengeluarkan tenaga serta biaya yang besar. Adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan membuat para pencari keadilan merasa dirugikan dan asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terpenuhi dengan semestinya.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui mekanisme dari eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Negeri Bandung pada perkara perdata nomor : 458/PDT.G/2016/PN BDGtelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan eksekusi putusanperkara perdata nomor : 458/PDT.G/2016/PN BDG.
Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen dan studi lapangan atau wawancara. Analisa data yang digunakan adalah analisi data kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama, bahwa pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang di pengadilan negeri bandung pada perkara perdata nomor : 458/PDT.G/2016/PN BDG telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu dalam ketentuan Hukum Acara Perdata Herziene Indonesisch Reglement yaitu tahap pertama yaitu adanya pengajuan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dimana pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, selanjutnya tahap kedua yaitu adanya peringatan atau aamaning oleh ketua pengadilan negeri, tahap ketiga yaitu adanya sita eksekusi untuk objek yang sebelumnya belum di masukan ke dalam sita jaminan dan yang terakhir adanya penjualan lelang . Kedua, bahwa factor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang perkara perdata nomor : 458/PDT.G/2016/PN BDG yaitu adanya pengajuan upaya hukum peninjauan Kembali oleh termohon eksekusi dan adanya perlawanan termohon eksekusi terhadap sita eksekusi.

Kata Kunci : Perkara Perdata, Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang, Pengadilan Negeri

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 02 Nov 2023 02:00
Last Modified: 02 Nov 2023 02:00
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17635

Actions (login required)

View Item View Item