CHANDRA, STEVEN WIRA and Yunanto, Yunanto and Aminah, Aminah (2023) PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KAITAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA DAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS (Studi Putusan MA Nomor 804/PK/Pdt/2009)._111 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami dan istri menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan timbulnya persatuan harta. Persatuan harta dapat ditiadakan antara pasangan suami istri dengan melakukan sebuah perjanjian pemisahan harta. Perjanjian pemisahan harta tersebut lazim dikenal dengan sebutan perjanjian perkawinan/perjanjian kawin. Perjanjian kawin diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan istri tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama maupun kesusilaan. Terdapat sebuah kasus terjadi sengketa hak waris melalui surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 804/PK/Pdt/2009 hakim memutus bahwa pemohon kasasi yang juga berkedudukan sebagai suami tidak berhak mewaris karena telah dibuat perjanjian perkawinan pisah harta sebelumnya dengan istrinya. Berdasarkan keputusan tersebut menimbulkan permasalahan yang menjadi landasan dilakukan penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kedudukan ahli waris terhadap perjanjian perkawinan pisah harta? serta2) Apakah keputusan Mahkamah Agung Nomor 804/PK/Pdt/2009 telah tepat dan dapat menunjang keadilan serta pemenuhan hak para pihak yang bersengketa?
Metode penelitian yang digunakan dalam merancang penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk meneliti kaitan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta dan kedudukan ahli waris dan untuk mengkritisi putusan MA Nomor 804/PK/Pdt/2009 yang sumber penelitian ini bersumber dari teori, doktrin, kajian pustaka serta perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap keputusan Mahkamah Agung Nomor 804/PK/Pdt/2009 menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan tidak menyebabkan hilangnya hak mewaris para anggota keluarga termasuk suami dan istri yang hidup terlama serta terjadi kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan dikarenakan tidak terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan pembuatan perjanjian perkawinan dapat menghapus hak suami atau istri terlamau ntuk mewaris.

Kata Kunci:Perjanjian Perkawinan;Pemisahan Harta;Ahli Waris.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	02 Nov 2023 02:00
Last Modified:	02 Nov 2023 02:00
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17619

Actions (login required)

View Item