Syepti, Intan Rahmanindita and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2023) PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DI WILAYAH KOTA SEMARANG DAN OPTIMALISASI PEMANFAATANNYA ( Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Semarang)._123 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 15, menjelaskan pemegang hak atas tanah wajib untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan atau mengusakan tanahnya. Hal tersebut maka menimbulkan suatu konsekuensi apabila tanah tersebut sesuai sifat hak nya tidak dipergunakan maka dapat dikatakan tanah tersebut tentu tidak menimbulkan manfaat apapun bagi masyarakat dan negara. Maka sesuai dengan Pasal 27 UUPA dikatakan sebagai tanah terlantar. Tanah terindikasi terlantar di wilayah kota Semarang tercatat tujuh di database dan sebagian besar berupa tanah HGB.
Tujuan dari penelitian penulisan hukum untuk mengetahui dan menganalisis Proses inventarisasi tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya yang ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar.
Metode penelitian pada penulisan hukum ini yaitu metode penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan melakukan wawacara pada Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan, lalu dikelompokkan, dan disortir hingga akhirnya dapat untuk disatukan dan dikelola sehingga menemukan pola dan bisa disebarluaskan kepada orang lain.
Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah : (1) Terdapat 7 (tujuh) tanah terindikasi terlantar di database tanah terindikasi terlantar Kota Semarang dan keseluruhannya sudah dilakukan proses inventarisasi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang secara optimal karena sesuai dengan Peraturan yang berlaku. (2) Tidak semua pemegang hak atas tanah melakukan upaya terhadap tanahnya yang terindikasi terlantar. 3 (tiga) diantaranya sudah melakukan upaya dan sudah dikeluarkan dari database. Sedangkan 4 (empat) diantaranya masih belum melakukan upaya apapun sehingga masih tercatat dalam database tanah terindikasi terlantar. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini tidak melakukan tindakan apapun dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Tanah Terindikasi Terlantar, Penertiban Tanah Terlantar, Upaya Pemegang Hak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	02 Nov 2023 01:22
Last Modified:	02 Nov 2023 01:22
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17578

Actions (login required)

View Item