Bariq, Mochamad Rifqi and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2023) PENDAFTARAN TANAH ASET PT. KERETA API INDONESIA (KAI) YANG DIANGGAP TERLANTAR OLEH WARGA MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Masyarakat Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara).-063 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tanah terlantar adalah tanah yang dilekati hak atas tanah yang tidak diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya secara sengaja. Tanah terlantar disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai salah satu dari sebab hapusnya hak atas tanah. Tanah yang terlantar dapat didaftarkan hak atas tanahnya oleh orang yang menguasai tanah tersebut dengan itikad baik sesuai dengan aturan di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dilihat dari realitanya masih kerap terjadi penelantaran tanah baik oleh perorangan maupun instansi, seperti yang terjadi di Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara, dimana terjadi penelantaran tanah aset PT. KAI yang akhirnya didaftarkan oleh warga masyarakat.
Metode penelitian dalam skripsi ini melalui pendekatan yuridis empiris. Penulis hendak meneliti serta mengkaji secara langsung mengenai status serta kedudukan tanah aset PT. KAI di Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara berkaitan dengan ketentuan tanah terlantar dan pendaftaran tanah. Pihak yang diwawancarai adalah Kantor Pertanahan Kota Semarang, Daerah Operasi IV PT. KAI, dan warga masyarakat Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara.
Hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah status tanah aset PT. KAI di Kebonharjo bukan merupakan tanah terlantar tetapi tanah milik warga masyarakat yang didapatkan melalui proses, aspek, dan asas-asas pendaftaran yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan warga masyarakat Kebonharjo terkait kepemilikan hak atas tanah tersebut berlaku kuat, maka penggunaan kembali PT. KAI atas 50 (lima puluh) bidang tanah harus melalui peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan atas 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) bidang lainnya berlaku status quo.

KataKunci:Pendaftaran tanah, PT. KAI, terlantar

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	30 Oct 2023 04:28
Last Modified:	30 Oct 2023 04:28
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17495

Actions (login required)

View Item