Abadi, Risya Syahida and Turisno, Bambang Eko and Widanarti, Herni (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PAKSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)_070 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perkawinan dibentuk antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sah pada perkawinan. Salah satu syarat dari perkawinan tersebut ialah adanya persetujuan bebas antara kedua calon mempelai, yang berarti kesepakatan melakukan perkawinan harus datang dari kesukarelaan calon mempelai ttnpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun, apabila syarat persetujuan bebas tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut bisa diajukan pembatalan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini berupa pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang perkawinannya tidak memenuhi syarat persetujuan bebas karena adanya paksaan. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif secara deskriptif analisis yaitu analisis terhadap data primer terkait penerapannya di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menggunakan data sekunder berupa wawancara terhadap hakim sebagai argumen pendukung. Dilakukan pendekatan kasus dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk dapat memastikan adanya syarat persetujuan bebas yang tidak terpenuhi karena adanya apaksaan harus disertai alasan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan alasan tersebut harus bisa dibuktikan kebenarannya, apabila perkawinan yang telah terjadi terbukti tidak memenuhi syarat persetujuan bebas, dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai perlindungan hukum. Pada putusan Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb mengenai pembatalan perkawinan, terdapat unsur paksaan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi, dan juga kondisi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.Diberikan pula saran agar terdapat penelitian yang lebih mendalam oleh Petugas Pencatat Nikah pada saat calon mempelai mendaftarkan perkawinan, hal ini merupakan bentuk upaya agar tidak ada kecacatan kehendak dari para calon mempelai.

Kata Kunci :Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Paksaan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	27 Oct 2023 03:12
Last Modified:	27 Oct 2023 03:13
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17484

Actions (login required)

View Item