SUGIYANTO, YUSAL NOTARISA and Silviana, Ana and Ardani, Mira Novana (2023) PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENGATASI KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN PATI_038 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kepemilikan lahan agraria dalam absentee, dengan kuat ditolak menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pembatasan ini berkaitan dengan persyaratan utama Land Reform yang diuraikan dalam Pasal 7,10, dan 17 UUPA. Larangan kepemilikan tanah absentee dimaksudkan agar para petani dapat secara aktif dan produktif merawat harta miliknya, Tetapi kenyataanya ketentuan hukum tanah absentee ini hasil dari produk lama, sehingga faktanya masih banyak dijumpai di Kabupatcn Pati terkait kepemillikan lahan dalam absentee.
Tujuan penelitian ini adalah yakni untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan tanah secara absentee di Kabupaten Pati dan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam megatasi tanah absentee.
Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berupa kumpulan dari bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, jurnal, buku-buku, dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut metode analisis kualitatif yang digunakan. Menurut temuan studi, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah pertanian absentee adalah faktor masyarakat, yaitu masih banyak terjadi jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan, faktor budaya yaitu karena pewarisan, faktor pindah domisili KTP, penyebabnya imigrasi berpindahnya penduduk yang desa bekerja/pindah di kota sehingga KTP beralih tempatnya, faktor hukum yaitu ketentuan- ketentuan larangan pemilikan/penguasaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, aspek_ekonomi karena tanch memiliki_nilai. Ditinjau dari fungsi Kantor Pertanahan adalah melakukan pengawasan administratif melalui pemantauan peralihan hak atas tanah pertanian. Peran selanjutnya yaitu Penertiban hukum, dengan menerapkan secara tegas mengenai sanksi kepemilikan tanah absentee. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam mengatasi kepemilikan tanah absentee adalah masih belum maksimal karena masih banyak problematika dari masyarakat itu sendiri maupun perundang-undangan. Kendala dalam hal ini adalah batasan kewenangan Instruksi Gubernur Jawa Tengah dan penerapan sanksi hukumannya masih mengikuti penerapan peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pada Pasal 19.
Kata kunci: Kantor pertanahan, tanah absentee

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	27 Oct 2023 03:15
Last Modified:	27 Oct 2023 03:15
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17481

Actions (login required)

View Item