DLY, NAZIL SYAFIKRI and Silviana, Ana and Mas’ut, Mas’ut (2023) IMPLIKASI YURIDIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015_052 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Hak milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha hanya boleh dipunyai oleh warga negara Indonesia, hal ini sejalan dengan asas kepemilikan atas tanah yang diatur dalam UUPA. Berdasarkan pengaturan tersebut seorang warga negara Indoensia bernama Ny.Ike Farida yang melakukan perkawinan campuran dengan laki-laki berkewarganegraan Jepang merasa dirugikan atas pengaturan tersebut sehingga mengajukan pemohonan Judicial Riview terhadap pasal 21 Ayat (1), Ayat (3), dan pasal 36 Ayat (1) UUPA; serta Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis terhadap pemilikan hak atas tanah dalam dalam perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta pemtimbangan hukum dari hakim dalam memutus putusan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, berupa kumpulan dari bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, putusan hakim, jurna, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengajuan Judicial Riview oleh Ny.Ike Farida, Majleis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan tersebut yakni Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) UU Perkawinan, yang semula perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan dan sekarang dapat dibuat selama masih dalam ikatan perawinan. Dalam hal ini warga negara Indoneisa yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing dapat memperoleh kepemlikan atas tanah dengan syarat adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan dan terkait dengan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3), dan pasal 36 Ayat (1) UUPA; serta Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan Majelis Hakim mempertimbangkan tidak beralasan menurut hukum.
Kesimpulanya Majelis Hakim dalam pertimbangnnya telah sejalan dengan hukum progresif serta telah mempertimbangkan aspek sosial yakni mempertimbangkan akan kenyataan dalam masyarakat terhadap ketidaktahuan akan adanya pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung, hingga sekarang masyarakat dapat membuat perjanjian selama masih ada ikatan perkawinan, hal ini. sejalan dengan karakter hukum progresif yang peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
Kata Kunci: Tanah, Kepemilikan Atas Tanah, Judicial Riview, Perjanjian Perkawinan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tanah, Kepemilikan Atas Tanah, Judicial Riview, Perjanjian Perkawinan
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	26 Oct 2023 03:56
Last Modified:	26 Oct 2023 03:56
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17403

Actions (login required)

View Item