Pertiwi, Sabila Fitra (2023) PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2022 (Sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (547kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (302kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (380kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (810kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (71kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (71kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (701kB)

Abstract

Salah satu unsur terpenting dalam negara demokrasi adalah realisasi dari kebebasan untuk berserikat dan berkumpul yang ditunjukkan melalui representasi masyarakat sipil pada organisasi di luar pemerintahan, yaitu organisasi kemasyarakatan. Kebebasan bagi rakyat untuk menjadi bagian dari suatu organisasi serta menjalankan kegiatannya dengan leluasa lantas menjadi hak fundamental yang harus diberi perlindungan oleh negara. Namun, sejak ditetapkannya Permendagri Nomor 56 Tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pihak dari pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ormas di tingkat daerah. Kebijakan ini memicu pro dan kontra karena dianggap sebagai suatu kemunduran demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena keberadaan ormas-ormas di Kota Semarang, mengapa ormas-ormas tersebut harus diawasi, serta bagaimana pelaksanaan pengawasan ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang ditinjau dengan lima jenis metode pengawasan yakni pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, dan pengawasan administratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ormas-ormas yang berada di Kota Semarang telah menjalankan program kerja maupun kegiatannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, pengawasan harus tetap dilaksanakan sebagai upaya preventif dan represif dalam menjaga kekondusifan wilayah Kota Semarang dari permasalahan atau penyelewengan yang dapat dilakukan oleh ormas. Pengawasan ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang berpedoman pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 secara teknis telah dilaksanakan dengan baik dan tidak membatasi keberadaan ormas selama kelembagaan dan aktivitasnya tidak melanggar peraturan perundangundangan. Namun, dalam pelaksaan pengawasan ini masih terdapat kendala terkait dengan kurangnya sumber daya manusia. Oleh karenanya, peningkatan dalam operasional pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan pengawasan ormas di Kota Semaramg dapat lebih efektif dan efisien. Kata Kunci: Peraturan, Pengawasan, Organisasi Kemasyarakata

Actions (login required)

View Item