Prasetyo, David Dwi (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI UNIT PENGELOLA PTSP KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 140publik2023. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Download (185kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (654kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (710kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (296kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebutuhan serta tuntutan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap daerah. Kebijakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah di DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur
DKI Jakarta No. 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP dengan
membentuk unit-unit pengelola PTSP tingkat kecamatan. Unit Pengelola PTSP
Kecamatan Cakung merupakan unit dengan jumlah permohonan masuk terbanyak di
Jakarta Timur namun dalam implementasinya masih terdapat permsalahan seperti
tidak adanya standar kepastian waktu penyelesaian pelayanan, jumlah pegawai yang
tidak sebanding dengan jumlah permohonan masuk, kurangnya kesiapan pelaksana
dalam keterbukaan informasi, kejelasan prosedur persyaratan yang berbeda-beda,
serta kurangnya koordinasi dan pengawasan dengan SKPD teknis. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan PTSP di Unit Pengelola
PTSP Kecamatan Cakung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
dengan teknik pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian
ini menggunakan teori lima ketepatan implementasi Riant Nugroho serta teori dua
faktor utama implementasi Zainal Abidin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan PTSP di Unit Pengelola PTSP Kecamatan Cakung belum
tepat. Hal ini dikarenakan masih terdapat permasalahan seperti kebijakan yang
mengatur belum memuat standar kepastian waktu penyelesaian pelayanan non�perzinan dan belum mengatur posisi atau wewenang Unit Pengelola PTSP Kecamatan
Cakung dalam pelayanan online, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan
jumlah permohonan masuk, dan tidak adanya pelimpahan tenaga ahli dari SKPD
teknis sehingga menyebabkan kesalahan penerbitan. Masyarakat juga masih
merasakan persyaratan yang berbeda-beda pelayanan registrasi umum non perizinan
dikarenakan media infromasi yang belum sesuai regulasi.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelayanan

Actions (login required)

View Item