Tsabatiya, Khonsa (2023) PARADOKS PENARIKAN PASUKAN BELA DIRI JEPANG DALAM MISI PERDAMAIAN DI SUDAN SELATAN PASCAPERLUASAN MANDAT UNDANG-UNDANG KEAMANAN 2015 68HI2023. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (948kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (298kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (729kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (704kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (289kB)

Abstract

Jepang mengirimkan pasukan pertahanannya dengan kekuatan militer yang minimum, atau yang dikenal dengan Pasukan Bela Diri dalam misi pemeliharaan perdamaian yang diselenggarakan oleh PBB, salah satunya di Sudan Selatan. Terlebih, Jepang juga telah melakukan perluasan mandat untuk Pasukan Bela Diri agar dapat melakukan collective self-defense seiringan dengan revisi UU Keamanan 2015. Namun penarikan Pasukan Bela Diri Jepang di Sudan Selatan pada tahun 2017 membuat masyarakat internasional mempertanyakan komitmen Jepang dalam menjaga dan mempertahankan keamanan dunia. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai paradoks kebijakan luar negeri Jepang dalam penarikan Pasukan Bela Diri dalam misi perdamaian di Sudan Selatan pascaperluasan mandat Undang-Undang Keamanan 2015. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri, yaitu teori realisme neoklasik, serta konsep budaya strategis untuk menganalisis faktor penarikan mundur Pasukan Bela Diri Jepang dari Sudan Selatan, tepatnya budaya strategis Jepang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa paradoks kebijakan Jepang dalammenarik Pasukan Bela Diri didasari oleh dominasi faktor domestik, utamanya budaya strategis. Budaya strategis antimiliterisme menjadi salah satu faktor domestik yang
memengaruhi kebijakan Jepang dalam penarikan Pasukan Bela Diri berkaitan dengan aspek domestik lainnya, seperti partai politik, opini publik, dan preferensi human security yang pada akhirnya dipilih oleh Jepang. Budaya strategis antimiliterisme dapat mendasari paradoks kebijakan Jepang karena diusung oleh aktor, tidak hanya dari elit politik, melainkan juga dari publik. Paradoks kebijakan luar negeri Jepang ini kemudian menegaskan kembali posisi Jepang sebagai negara yang cinta damai dan menghindari peperangan.

Actions (login required)

View Item