Arifah, Umi (2023) KEBIJAKAN AUSTRALIA SEBAGAI NON-CLAIMANT STATE DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN, 2018-2022 66HI2023. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (692kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (281kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (216kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (165kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (251kB)

Abstract

Perubahan kebijakan luar negeri Australia dalam konflik di kawasan Laut Cina Selatan menjadi latar belakang dari penelitian ini. Masalah yang muncul yaitu mengapa Australia sebagai non-claimant statesecara aktif memberikan responnya dalam konflik di Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022.
Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan latar belakang dari tindakan Australia sebagai non-claimant stateyang secara aktif memberikan responnya dalam konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022. Selain itu, untuk menjelaskan alasan dari tindakan Australia tersebut.
Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori neorealisme defensif dengan fokus pada balance of threat sebagai salah satu varian dari teori realisme dengan menggunakan metode analisis kongruen. Subjek penelitian adalah pemerintah Australia pada periode 2018-2022, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Australia.
Hasil penelitian membuktikan bahwa Australia sebagai non-claimant statemerasa tindakan yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan telah memberikan ancaman terhadap keamanan Australia, sehingga Australia merasa perlu untuk melakukan tindakan dalam mengatasi ancaman tersebut berdasarkan perspektif teori neorealisme defensif.
Disarankan langkah yang dilakukan Australia dalam meningkatkan keamanannya, sebaiknya tetap pada batas aman dan tidak memicu tindakan Cina untuk lebih agresif. Di sisi lain, Cina seharusnya dapat mematuhi Kode Etik Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
Kata Kunci:Kebijakan Australia; Konflik Laut Cina Selatan; Non-Claimant State; Balance of Threat

Actions (login required)

View Item