SALSABILA, AMARA AUDY and Prananingtyas, Paramita and Mahmudah, Siti (2023) TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI OLEH PELAKU USAHA KEPADA PELAKU USAHA LAIN_190 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Amara Audy Salsabila_cover.pdf Download (451kB)
	Text Amara Audy Salsabila_abstrak.pdf Download (70kB)
	Text Amara Audy Salsabila_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text Amara Audy Salsabila_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text Amara Audy Salsabila_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text Amara Audy Salsabila_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text Amara Audy Salsabila_dapus.pdf Download (76kB)

Abstract

Kehadiran UU No 5 Tahun 1999 merupakan dasar aturan untuk menciptakan demokrasi ekonomi serta merupakan bentuk kepastian hukum terhadap para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Salah satu bentuk persingan usaha tidak sehat yaitu, praktik diskriminasi sebagai perlakuan berbeda pelaku usaha kepada pelaku usaha lain yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk-bentuk tindakan diskriminasi oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain serta bagaimana hukum Indonesia mengatur, mencegah dan menghukum pelaku usaha yang melakukan tindakan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.
Berdasarkan penelitian ini, bentuk tindakan diskriminasi yang dijumpai dalam suatu pasar dapat berupa diskriminasi harga dan diskriminasi non harga. Diskriminasi harga dilakukan untuk mencapai keuntungan maksimal dengan memanfaatkan surplus konsumen, sedangkan diskriminasi non harga dilakukan untuk mengeluarkan pesaing potensial dalam suatu pasar maupun menghambat pesaing potensial untuk memasuki pasar. Implementasi kebijakan persaingan usaha yang fleksibel serta adanya pendekatan perilaku pelaku usaha dapat menjadi bentuk pencegahan praktik diskriminasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Pengawasan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia merupakan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta merupakan wewenang Pengadilan Niaga dalam menghukum pelaku persaingan usaha tidak sehat sesuai UU Anti Monopoli.
Kata Kunci: Persaingan Usaha, Diskriminasi Usaha

Actions (login required)

View Item