Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO (STUDI KASUS: PUTUSAN NO.5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SBY YANG MEMBATALKAN PUTUSAN NO.04/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.SBY)_143 Dagang 2023

Laksana, Angela Augusta and Mahmudah, Siti and Prananingtyas, Paramita (2023) TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO (STUDI KASUS: PUTUSAN NO.5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SBY YANG MEMBATALKAN PUTUSAN NO.04/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.SBY)_143 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kegiatan usaha BUMN membutuhkan biaya yang relatif tinggi dengan rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan modal yang ditanamkan berdampak pada utang perusahaan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut adalah dengan menggunakan hukum kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU. Praktik kepailitan pada BUMN memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, kepailitan pada BUMN bukanlah hal yang mudah untuk terjadi. Penelitian ini membahas mengenai kompleksnya kepailitan yang terjadi pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara Putusan Pailit yang membatalkan Putusan PKPU PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan UU KPKPU, serta tanggung jawab Negara terhadap pembayaran hak-hak Para Eks Karyawan dalam kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang berakhir insolvensi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan PKPU yang mengesahkan proposal rencana perdamaian tidak sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU KPKPU terkait jumlah tagihan Kreditor Separatis, sehingga seharusnya Putusan Pailit tidak ada dan proposal rencana perdamaian tersebut ditolak. Hal tersebut membuat harta pailit PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berada dalam keadaan insolvensi. Negara sebagai Pemegang Saham memberikan kuasa kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi terhadap PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), yang dilakukan dengan cara penyelesaian hak-hak normatif karyawan dan pembubaran PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), sehingga Negara harus menyelesaikan pembayaran hak-hak normatif Para Eks Karyawan yang belum sepenuhnya dibayarkan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Badan Usaha Milik Negara
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 19 Oct 2023 03:51
Last Modified: 19 Oct 2023 03:52
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/16565

Actions (login required)

View Item View Item