Anggraeni, Adelia (2021) BENTUK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) cover.pdf - Published Version Download (346kB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan
kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan
meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Diperlukan adanya
upaya kreatif dari Pemerintah melalui skema-skema pembiayaan infrastruktur yang
inovatif, salah satunya melalui pengembangan skema KPBU. Selaras dengan rencana
pembangunan 88% Pelayanan Air Minum, sampai dengan saat ini terdapat enam
proyek SPAM yang tercatat sebagai PSN dan diselenggarakan melalui skema KPBU,
termasuk Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I yang dianggap memiliki
kelembagaan yang lebih kompleks dibandingkan lima proyek lainnya (Proyek).
Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai penentuan
pihak yang tepat untuk bertindak selaku PJPK Proyek setelah terbitnya Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1136/KPTS/M/2019, dan
bentuk kerjasama berikut pemetaan peran dan hubungan para pemangku kepentingan
agar terciptanya alur transaksi yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Metode penelitian ini menerapkan jenis penelitian Yuridis-Normatif melalui
tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Konseptual dan
Perbandingan. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Deskriptif-Perspektif-Analitis berlandaskan data sekunder.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Proyek yang wilayah
pelayanannya termasuk kepada SPAM lintas provinsi dan/atau yang bersifat strategis
nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian ditugaskan kepada PJT II selaku
BUMN Penyelenggara SPAM untuk bertindak selaku PJPK. PJT II yang menyatakan
ketidakmampuannya untuk mendanai Proyek menyebabkan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat mencabut penugasan kepada Direktur PJT II untuk bertindak
selaku PJPK. Dengan dicabutnya penugasan tersebut, maka Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat mengambil alih tugas untuk bertindak selaku PJPK. Adapun
bentuk kerjasama yang yang dapat diterapkan bagi pelaksanaan Proyek adalah Design,
Build, Finance, Operate, Maintain and Transfer (DBFOMT) pada Unit Air Baku dan
Unit Produksi dengan struktur besar berupa Build-Operate-Transfer (BOT) yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan

Actions (login required)

View Item