AYURVEDA, DIVA and Samekto, FX. Adji and Setiyono, Joko (2023) PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM GENOSIDA ROHINGYA SEBAGAI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT_033 HI 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Diva Ayurveda_cover.pdf Download (528kB)
	Text Diva Ayurveda_abstrak.pdf Download (214kB)
	Text Diva Ayurveda_bab 1.pdf Download (322kB)
	Text Diva Ayurveda_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text Diva Ayurveda_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	Text Diva Ayurveda_bab 4.pdf Download (83kB)
	Text Diva Ayurveda_dapus.pdf Download (280kB)

Abstract

Masyarakat Rohingya, salah satu kelompok etnis di Myanmar, telah mengalami berbagai macam bentuk kekerasan dan diskriminasi akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar yang berujung pada aksi genosida. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis nomatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dimana memiliki tujuan untuk mencari ataupun menawarkan solusi atas kasus. Dengan jenis data, data sekunder yang dikumpulkan secara studi kepustakaan dan kajian dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilandaskan pada Pasal 6 Statuta Roma, krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat etnis Rohingnya adalah benar merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat berupa genosida, sebab telah memenuhi unsur-unsur genosida. Dalam hal ini, Pemerintah Myanmar secara sistematis telah membunuh, menyebabkan kehancuran fisik terhadap kelompok, dan melakukan tindakan pencegahan kelahiran pada etnis Rohingya. Untuk menghentikan genosida ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertindak menggunakan prinsip Responsibility to Protect melalui intervensi ekonomi dan politik. Intervensi tersebut harus dilakukan dengan lebih tegas dan kompak demi menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat etnis Rohingya di Myanmar yang berbentuk negosiasi, embargo militer, dan pembekuan aset seluruh warga negara Myanmar.

Actions (login required)

View Item