Search for collections on Undip Repository

ANALISA YURIDIS PENJUALAN BUNDLING MINYAK GORENG, TEPUNG TERIGU, DAN GULA PASIR DI PASAR LEGI SURAKARTA _110 Dagang 2023

Kustiarahma, Ega and Prananingtyas, Paramita and Rahmanda, Bagus (2023) ANALISA YURIDIS PENJUALAN BUNDLING MINYAK GORENG, TEPUNG TERIGU, DAN GULA PASIR DI PASAR LEGI SURAKARTA _110 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Distributor minyak goreng di kawasan Pasar Legi Surakarta melakukan penjualan minyak goreng curah secara bersyarat kepada konsumen. Konsumen diwajibkan untuk membeli barang lain seperti tepung terigu dan gula pasir dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga minyak goreng. Konsumen tidak diberi pilihan untuk membeli minyak goreng saja sesuai kebutuhan. Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan pemaksaan terhadap konsumen dalam menawarkan barang/jasa. Pengaitan penjualan atau pembelian yang bersifat wajib antara produk dan/atau jasa yang berbeda dalam satu paket berpotensi melanggar Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian tying.
Permasalahan yang dibahas dari penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan strategi penjualan bundling di Indonesia, Amerika, Jepang dan akibat hukum penjualan bundling minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu di Pasar Legi Surakarta bagi pedagang dan konsumen bahan kebutuhan pokok di Surakarta. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara kepada pedagang, konsumen, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, dan Polresta Surakarta. Adapun untuk data pendukung yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah baik di Indonesia, Amerika, dan Jepang strategi penjualan bundling tidak diatur secara langsung melainkan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang melakukan praktik tying agreement dapat dikenakan sanksi yang cukup tegas, hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Konsumen yang merasa dirugikan dengan aturan yang diberlakukan pelaku usaha dapat mengajukan sengketa kepada pedagang, hal ini terdapat dalam Pasal 45 UUPK yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata Kunci : Bundling, Tying Agreement, Persaingan Usaha

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Bundling, Tying Agreement, Persaingan Usaha
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 25 Oct 2023 05:34
Last Modified: 26 Oct 2023 03:10
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15868

Actions (login required)

View Item View Item