Bagaskara, Bima and Prananingtyas, Paramita and Mahmudah, Siti (2023) ANALISA YURIDIS KEMUDAHAN PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA_184 DG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BIMA BAGASKARA_cover.pdf Download (923kB)
	Text BIMA BAGASKARA_abstrak.pdf Download (56kB)
	Text BIMA BAGASKARA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (795kB)
	Text BIMA BAGASKARA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (956kB)
	Text BIMA BAGASKARA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BIMA BAGASKARA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text BIMA BAGASKARA_dapus.pdf Download (283kB)
	Text BIMA BAGASKARA_lamp.pdf Download (328kB)

Abstract

Koperasi pada dasarnya merupakan bagian daripada badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh seluruh anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi. Koperasi juga dapat dikatakan sebagai badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan seluruh anggotanya terdiri dari perorangan ataupun badan hukum dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pemerintah banyak merubah mengenai kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai koperasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, namun didukung dengan data lapangan. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta dengan jenis data yang digunakan yaitu data Primer dan Sekunder dengan wawancara dan bahan pustaka, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penulisan hukum ini menjunjukkan bahwasannya dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh Koperasi. Undang-undang ini merubah kebijakan dalam hal pendirian yang semulanya persyaratan pendirian sebuah koperasi berminimalkan 20 orang anggota menjadi 9 orang anggota. Serta dengan adanya aturan terbaru ini pemerintah diharuskan untuk mendampingi segala bentuk koperasi yang telah berdiri di Indonesia, dan juga pemerintah akan melancarkan kegiatan berusaha koperasi Syariah dengan diwajibkannya setiap koperasi di Indonesia yang berlandaskan Syariah memiliki dewan pengawas tersendiri.

Actions (login required)

View Item