KHALDA, HANINDYA NAUFAL and Mahmudah, Siti and Mas'ut, Mas'ut (2023) AKIBAT HUKUM PT TERBUKA YANG TIDAK MEMILIKI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DALAM KETENTUAN POJK NOMOR 3/POJK.04/2021 (STUDI KASUS PT HK METALS UTAMA TBK)_182 DG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hanindya Naufal_cover.pdf Download (586kB)
	Text Hanindya Naufal_abstrak.pdf Download (48kB)
	Text Hanindya Naufal_bab 1.pdf Download (144kB)
	Text Hanindya Naufal_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text Hanindya Naufal_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text Hanindya Naufal_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Hanindya Naufal_dapus.pdf Download (121kB)

Abstract

Perseroan Terbatas modal dasarnya terbagi atas saham. Klasifikasi kepemilikan saham di dalam Perseroan Terbatas dibagi menjadi Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Non Pengendali. Pemegang Saham Pengendali memiliki kontrol langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan Terbatas. Sedangkan Pemegang Saham Non Pengendali adalah mereka yang memiliki saham namun tidak terlibat dalam manajemen perusahaan. Pemegang Saham Pengendali memiliki hak yang besar terhadap Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang kepemilikan sahamnya dapat berganti-ganti dan dapat memungkinkan Perseroan Terbatas tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali yang mana bertentangan dengan Pasal 85 Ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Tujuan dari penelitian hukum ini untuk mengetahui bagaimana peraturan kepemilikan saham pengendali di Indonesia dan mengetahui bagaimana akibat dijualnya seluruh saham kepada masyarakat terhadap eksistensi PT HK Metals Utama Tbk menurut Ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penulisan hukum ini menjelaskan mengenai pengaturan kepemilikan saham pengendali di Indonesia dan akibat hukum untuk PT Terbuka yang tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021.

Actions (login required)

View Item