ALIMIRRUCHI, Wahyu (2023) KORUPSI REPETITIF, TEKNIK KUNCIAN, DAN REKANAN BAGONGAN: MENGUNGKAP KORUPSI PENGADAAN PUBLIK DANA ALOKASI KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN X DI INDONESIA. Masters thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika & Bisnis.

	Text (Cover) 1._T.___Cover___12030120410017.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4._T.___Abstract_(Inggris)___12030120410017.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5._T.___Abstrak_(Indonesia)___12030120410017.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Daftar Isi) 6._T.___Daftar_Isi___12030120410017.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Daftar Pustaka) 12._T.___Daftar_Pustaka___12030120410017.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16._T.___Fulltext_PDF_Bookmarks___12030120410017.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Kasus korupsi pada lingkup pemerintah daerah mayoritas dilakukan pada saat proyek pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap korupsi pengadaan publik yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mengidentifikasi secara empiris pola korupsi pengadaan publik beserta strategi pemberantasan kasus korupsi pengadaan publik dana alokasi khusus dalam pengalaman yang berbeda antara mantan narapidana koruptor dan jaksa kasus korupsi pengadaan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga makna korupsi pengadaan publik DAK Dinas Pendidikan Kabupaten X, meliputi: korupsi repetitif, rekanan bagongan, dan teknik kuncian. Pola korupsi pengadaan publik DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten X dapat diidentifikasi menjadi lima sub pola korupsi pengadaan publik berdasarkan subjek pelaku korupsi, yaitu: pola korupsi pengadaan publik antar rekanan, pola korupsi pengadaan publik antara rekanan dan produsen, pola korupsi pengadaan publik pada internal perusahaan rekanan, pola korupsi pengadaan publik antara perusahaan rekanan dengan entitas pemerintahan, dan pola korupsi pengadaan publik pada internal pemerintahan. Strategi pemberantasan kasus korupsi pengadaan publik terbagi menjadi strategi preventif, detektif, dan represif. Yang termasuk dalam strategi preventif adalah sinergisitas pencegahan internal dan eksternal yang efektif dan efisien. Strategi detektif pemberantasan kasus korupsi pengadaan publik adalah
dengan mengidentifikasi red flags dan mens rea dari laporan pengaduan masyarakat maupun pesaing antar rekanan. Strategi represif dalam pemberantasan kasus korupsi pengadaan publik adalah menciptakan sistem peradilan humanis, meningkatkan masa hukuman, memidanakan semua pelaku korupsi, dan menyusun peraturan yang jelas.

Actions (login required)

View Item