ABHISTA, FA’IQ NABIL and Turisno, Bambang Eko and Adhi, Yuli Prasetya (2023) ANALISA YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAKU PADA PERJANJIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN APLIKASI INVESTASI DIGITAL_095 PDT 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Faiq Nabil_cover.pdf Download (624kB)
	Text Faiq Nabil_abstrak.pdf Download (64kB)
	Text Faiq Nabil_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	Text Faiq Nabil_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text Faiq Nabil_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text Faiq Nabil_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB)
	Text Faiq Nabil_Dapus.pdf Download (198kB)

Abstract

Perjanjian Baku merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dan telah distandardisasi untuk digunakan kepada setiap konsumen sehingga konsumen hanya dapat menerima atau meninggalkan kontrak tersebut (take it or leave the contract). Perjanjian Baku semakin sering digunakan pada perjanjian persetujuan penggunaan aplikasi salah satunya pada platform investasi digital dikarenakan efektif dan praktis. Namun, semakin seringnya penggunaan tersebut, semakin banyak pula perjanjian baku yang disalahgunakan mengingat kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang berbeda. Maka dari itu, tujuan dalam penulisan hukum ini yakni untuk meninjau efektivitas perjanjian baku serta perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan perjanjian baku pada perjanjian persetujuan penggunaan aplikasi investasi digital. Pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Kemudian menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan Kepala Litbang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selaku pengawas pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha serta data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang dianalisis untuk menemukan penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang sah menurut hukum positif di Indonesia dan membawa nilai efektivitas selama pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, adanya perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan perjanjian baku dapat dilihat dari adanya pengawasan oleh OJK dan BPSK, pengaturan pembatas pencantuman klausula baku, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pengawasan khusus terhadap pencantuman klausula baku belum maksimal dan masih dapat ditingkatkan lagi. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap perjanjian baku perlu diperhatikan lagi dan pemerintah sebaiknya membentuk lembaga independen yang bertugas khusus mengawasi pencantuman klausula baku.

Actions (login required)

View Item