GUNAWAN, Ari (2023) STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA ASET TETAP PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) DI JAKARTA (STUDI KASUS KUALITATIF). Masters thesis, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

	Text (Cover) 1._T___Cover___12010121413041.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (Abstrak (Inggris)) 4._T___Abstrak_(Inggris)___12010121413041.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Abstrak (Indonesia)) 5._T___Abstrak_(Indonesia)___12010121413041.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Daftar Isi) 6._T___Daftar_Isi___12010121413041.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (Daftar Pustaka) 12._T___Daftar_Pustaka___12010121413041.pdf - Published Version Download (325kB)
	Text (Fulltext PDF Bookmarks) 16.T___Fulltext_PDF_Bookmarks___12010121413041.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk lebih tertib administrasi, tertib pengamanan aset
tetap, untuk menuju opini yang terbaik dengan tidak ada catatan temuan
pemeriksaan pihak eksternal yaitu BPK. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang terjadi pada eks BPPT pada tahun
2019 dan tahun 2020. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan data primer
yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder yang
diperoleh dari dokumen. Hasil dari penelitian yaitu adanya temuan dari BPK
mengenai tata kelola aset tetap di eks BPPT yang belum memadai dan belum
optimal. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa implementasi kebijakan tata
kelola aset tetap atau Barang Milik Negara di eks BPPT belum berjalan secara
efektif karena keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelolaan aset tetap atau
Barang Milik Negara. Pendukung implementasi dengan adanya komitmen dari
pucuk pimpinan Kepala BRIN yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan
petunjuk pelaksanaan. Kurangnya petugas kelola barang milik negara, minimnya
koordinasi di internal dan di eksternal, perlu ditingkatkan pelatihan dan sosialisasi,
sosialisasi kebijakan, perbaikan sistem dan belum adanya standar operasional
prosedur (SOP), dan jika diperlukan reward bagi petugas tata kelola aset atau
barang milik Negara.

Actions (login required)

View Item