Rohmany, Shinta Milania (2023) KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN (Studi Kasus Pekerja Perempuan PT X di Kabupaten Jepara). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover Shinta.pdf - Submitted Version Download (797kB)
	Text BAB I Shinta.pdf - Submitted Version Download (390kB)
	Text BAB II Shinta.pdf - Submitted Version Download (332kB)
	Text BAB III Shinta.pdf - Submitted Version Download (469kB)
	Text BAB IV Shinta.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text BAB V Shinta.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text BAB VI Shinta.pdf - Submitted Version Download (300kB)
	Text Daftar Pustaka Shinta.pdf - Submitted Version Download (316kB)
	Text Lampiran Shinta.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Memiliki hak untuk bekerja tidak membuat perempuan terbebas dari belenggu patriarki dan dapat merasakan keadilan. Pekerja perempuan masih harus menghadapi diskriminasi baik dari pemberi kerja maupun pekerja laki-laki. Untuk itu, penulis meneliti terkait Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan dariPerspektif Gender dan Hak-Hak Pekerja Perempuandengan studi kasus pekerja perempuan PT X di Kabupaten Jepara. PT X dipilih karena mayoritas pekerja adalah perempuan dengan hubungan patron-klien antara perusahaan dan pekerja perempuan yanggagal mencegah adanya diskriminasi gender untuk terjadi.
Menggunakan teori gender, diskriminasi gender, keadilan gender, hak-hak pekerja perempuan, dan kebijakan perlindungan pekerja perempuan, penulis menyelisik terkait permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan serta bagaimana kebijakan perlindungan pekerja perempuan dari perusahaan dan pemerintah dapat melindungi hak-hak pekerja perempuan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis mencoba menggali informasi dengan melakukan wawancara mendalam kepada pekerja perempuan, pihak perusahaan, dan satuan pengawas ketenagakerjaan.
Hasilnya, masih didapati praktik-praktik diskriminasi, seperti pelecehan seksual berupa siulan; beban kerja yang tidak setara; pemberian upah pekerja borongan yang tidak adil; dan tidakadanya perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di atas pukul sebelas malam. Adapun kebijakan perusahaan untuk melindungi pekerja perempuan berupa: teguran untuk pelaku pelecehan seksual; upah yang dibayarkan dua kali dalam sebulan; cuti haid, hamil, dan melahirkan; serta fasilitas dan jaminan kecelakaan kerja. Sementara itu, langkah yang diambil pengawas ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja perempuan adalah dengan: memberikan pengarahan; membuka akses pengaduan dan melakukan pemeriksaan; pemberian nota represif non-yudisial; dan pemberian nota represif yudisial kepada perusahaan.
Diskriminasi gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda yang diperparah dengan anggapan perempuan sebagai the second sex atau makhluk kedua, kanca wingking atau teman di belakang dalam budaya Jawa, serta relasi kuasa dan patron-klien antara pekerja dan pemberi kerja menjadi alasan utama diskriminasi gender di pabrik masih terjadi. Namun, status quo menunjukkan perkembangan yang baik melalui perlindungan baik dari perusahaan maupun pengawas ketenagakerjaan. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender kepada pekerja perempuan di masa depan, diperlukan kesadaran terkait keadilan gender di mana kesetaraan tidak hanya dicapai dari aspek regulasi, tetapi juga pada aspek sosial budaya. Komunikasi dua arah antara pekerja dan perusahaan, pengawasan yang lebih ketat dari pengawas ketenagakerjaan, serta pemahaman pekerja perempuan terkait hak-haknya juga sangat diperlukan.

Kata kunci: pekerja perempuan, diskriminasi gender, keadilan gender, kebijakan perlindungan pekerja perempuan, hak-hak pekerja perempuan.

Actions (login required)

View Item