Salsabila, Anisa and Silviana, Ana and Muhyidin, Muhyidin (2023) HARMONISASI HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN OLEH ORANG ASING PASCA BERLAKUNYA PERPU CIPTA KERJA DI INDONESIA_014 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dalam perkembangannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan peraturan lain untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya tak jarang aturan baru justru menggeser serta melupakan UUPA. Hal ini serupa dengan pengaturan mengenai kepemilikan sarusun oleh Orang Asing di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) dan aturan turunan dari UUCK yang masih dianggap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 184 huruf b Perpu Cipta Kerja diantaranya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Ka BPN Nomor 18 Tahun 2021.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk insinkronisasi dan upaya dalam mengatasi insinkronisasi mengenai kepemilikan sarusun oleh orang asing pasca berlakunya Perpu Cipta Kerja di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan-bahan hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian,pasca berlakunya Perpu Cipta Kerja pengaturan mengenai sarusun oleh Orang Asing di Indonesia telah terjadi beberapa bentuk insinkronisasi hukum, yaitu insinkronisasi secara horizontal dari segi substansi peraturan dan tidak taat asas lex posterior derogat legipriori antara UUPA dengan Perpu Cipta kerja, Insinkronisasi secara vertikal dari segi format peraturan dan tidak taat asas lex superior derogat legi inferiori antara UUPA dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Ka BPN Nomor 18 Tahun 2021, serta insinkronisasi secara horizontal dari segi substansi dan tidak taat asas nasionalitas dalam PP Nomor 18 Tahun 2021. Dalam rangka mengatasi inskronisasi hukum itu maka perlu dilakukan upaya harmonisasi hukum pada Perpu Cipta Kerja dan aturan turunannya dengan ketentuan bahwa Orang Asing hanya dapat memiliki Rumah Susun di atas bidang tanah Hak Pakai agar dapat mempertahankan keharmonisan hukum agraria nasional serta asas nasionalitas sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Kesimpulan dalam penelitian ini pasca berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ketentuan sarusun oleh orang asing di Indonesia terdapat beberapa bentuk insinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal karena tidak sejalan dengan asas nasionalitas sebagaimana terkandung di dalam UUPA yang merupakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan hukum agraria nasional maka dari itu perlu dilakukannya harmonisasi hukum.

Kata Kunci:Sarusun, Hak Guna Bangunan, Orang Asing,Insinkronisasi Hukum, Harmonisasi Hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	31 Oct 2023 08:50
Last Modified:	31 Oct 2023 08:50
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15137

Actions (login required)

View Item