Arisanti, Linda Purnawiji and Silviana, Ana and Muhyidin, Muhyidin (2023) PENYELESAIAN SENGKETA PT. KAI DENGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK PAKAI (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara : 023/G/2017/PTUN.Smg)_024 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tanah hak pakai menurut Pasal 41 UUPA adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Dalam praktiknya penerbitan sertipikat hak pakai sering mengalami permasalahan salah satunya disebabkan adanya tumpang tindih dengan groondkart. Seperti pada kasus yang terjadi antara PT. KAI dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dalam sengketa putusan nomor : 023/G/2017/PTUN.Smg. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dibatalkan oleh PTUN Semarang, dan mengatahui pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam memutus perkara antara PT. KAI dengan Kantor Pertanahan Kota Tegal berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 023/G/2017/PTUN.Smg. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, sehingga jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu berupa studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta kemudian dianalisis berdasarkan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebab dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN Semarang karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, didasarkan adanya Grondkaart PT. KAI yang diakui keberadannya. Pertimbangan Hakim dalam memtus sengketa ini yaitu menetapkan secara sah bahwa objek sengketa tersebut menjadi milik PT. KAI, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal wajib mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu putusan majelis hakim telah tepat untuk memenangkan PT.KAI yang berhak secara sah menjadi pemilik objek sengketa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat mengenai penerbitan objek sengketa serta adanya grondkaart milik PT.KAI.
Kata Kunci: Tanah Hak Pakai, Penerbitan Sertipikat Hak Pakai, Sengketa Tanah, Grondkaart

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	31 Oct 2023 08:37
Last Modified:	31 Oct 2023 08:37
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15100

Actions (login required)

View Item