POHAN, MUHAMMAD EMIRSYAH and Susanto, Sri Nur Hari and Azhar, Muhamad (2023) KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN IZIN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA_001 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara norma dan pelaksanaan atas pencabutan IUP terhadap 2.078 perusahaan pertambangan mineral dan batubara maka penulisan hukum ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi dan menganalisa kepastian hukum atas pencabutan 2.078 IUP perusahaan tambang mineral dan batubara. Tujuan selanjutnya adalah melakukan identifikasi dan menganalisa kedudukan hukum dari UU No 3 Tahun 2020 terkait adanya dualisme kewenangan kementerian dalam pencabutan izin pertambangan. Tujuan penelitian terakhir dari penulisan hukum ini melakukan identifikasi dan menganalisa akibat hukum dari pencabutan IUP terhadap 2.078 perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Metode pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dalam menggunakan metode yuridis normatif ini
dilakukan dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep ( conceptual approach). Secara garis besar dalam pendekatan perundang-undangan ini menggunakan semua peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pada pendekatan konsep dilakukan ketika tidak bersumber dari aturan hukum yang ada, sumber dari pendekatan konsep ini merujuk pada prinsip hukum yang didapatkan melalui pandangan ahli hukum atau doktrin hukum yang ada. Hasi penelitian penulisan hukum ini adalah pertama, UU No 3 Tahun 2020 memiliki kedudukan dan wewenang untuk mengatur seluruh kegiatan di sektor pertambangan mineral dan batubara. Kedua adalah adanya upaya hukum berupa gugatan administratif. Terakhir adalah adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan IUP terhadap 2.078 perusahaan tambang mineral dan batubara dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan yang ada khususnya mengenai pihak yang berwenang melakukan pencabutan izin dan prosedur pengenaan sanksi adminsitratif yang tidak sesuai peraturan.
Kata Kunci: UU No 3 Tahun 2020, IUP, Ketidakpastian Hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	31 Oct 2023 08:34
Last Modified:	31 Oct 2023 08:34
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15099

Actions (login required)

View Item