Lumbantoruan, Karel Parlindungan and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2023) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA/BURUH DI YAYASAN PANTI ASUHAN YATIM PIATU PUTRA-PUTRI SAHAL SUHAIL BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 561/54 TAHUN 2022_003 HAN 2003. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kelayakan upah pekerja/buruh. Permasalahan yang diangkat dari penelitian hukum ini adalah mengenai masih adanya perusahaan memberikan upah kepada pekerja/buruh di bawah upah minimum salah satunya adalah Yayasan PantiAsuhan Yatim Piatu Putra-Putri Sahal Suhail. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengupahan dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya bagi pekerja/buruh di Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Putra-Putri Sahal Suhail berdasarkan Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 serta mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh di Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Putra-Putri Sahal Suhail yang upahnya tidak sesuai dengan Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dimana berasal dari wawancara kepadapengurus dan pekerja/buruh di Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Putra-Putri Sahal Suhail. Dengan data pendukung yaitu data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaupahpekerja di Yayasan PantiAsuhan Yatim Piatu Putra-Putri Sahal Suhail masih berada di bawah ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022. Bentuk upaya perlindungan hukum pekerja/buruh yang mendapat upah di bawah UMK adalah dengan pengenaan sanksi yang tertuang dalam Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, diketahui bahwa pekerja/buruh rela untuk mendapat upah di bawah upah minimum karena mereka dan yayasan sendiri bekerja dengan tujuan bersifat sosial dan keagamaan. Sehingga upaya yang dilakukan pekerja mengenai hal ini adalah dengan pemakluman. Selain itu, dijelaskan mengenaisolusi dan upaya yang dapat dilakukan perusahaan jika perusahaan masih belum bisa memenuhi ketentuan upah minimum.
Kata Kunci: Kebijakan Pengupahan, Upah Minimum, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	01 Nov 2023 02:46
Last Modified:	01 Nov 2023 02:46
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15085

Actions (login required)

View Item