Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No 530/Pid.B/2020/PN Smg.)_025 Acara 2023

Reksanugraha, Rizki Juni and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No 530/Pid.B/2020/PN Smg.)_025 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penulisan hukum ini membahas mengenai tinjauan yuridis tentang penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan studi kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan dari alat bukti petunjuk dalam pembuktian acara pidana dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk dalam membuktikan suatu tindak pidana pembunuhan berencana itu benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian dan penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan disini ialah data yang didapatkan langsung dari lapangan, berupa wawancara dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut. sedangkan untuk data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku hukum, jurnal, putusan dan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta perluasannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 184 jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perluasan yang dimaksud adalah perluasan dijadikannya rekaman CCTV tersebut sebagai suatu alat bukti petunjuk oleh Hakim untuk memenuhi syarat minimum pembuktian dan menguatkan keyakinan Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : Alat Bukti Petunjuk, Pembuktian, Pertimbangan Hakim, CCTV

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 01 Nov 2023 08:04
Last Modified: 01 Nov 2023 08:04
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/14931

Actions (login required)

View Item View Item