Arta, Erlangga Dana and Widanarti, Herni and Prananda, Rahandy Rizki (2023) ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DITINJAU OLEH KUHPER SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS NOMOR: 421/PDT.G/2014/PN.SMG Jo. 491/PDT/2015/PT.SMG Jo. 2169K/PDT/2016)_006 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peristiwa perceraian yang mengakibatkan terciptanya harta benda perkawinan.Kasus ini merupakan kasus pembagian harta Bersama bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa .Didalam kasus yang di teliti ada kekeliruan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mana tidak sesuai dengan kaidah dan undang undang yang berlaku .Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian harta Bersama bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ditinjau dari |KUHPERdata ,mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta Bersama bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan atas kasus pembagian harta perkawinan bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis .Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan .Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta perkawinan yang diberikan oleh warga negara Tionghoa kepada pasangannya dalam perkawinan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Putusan Pengadilan Negeri Nomor 421/Pdt.G/2014/PN.SMG masih cacat hukum walaupun dalam keputusannya sudah sesuai dengan KUHPerdata tetapi dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara dalam putusan 491/PDT/2015/PT.SMG, memutuskan untuk menghukum Tergugat/Pembanding supaya melakukan balik nama terhadap sebidang tanah dan bangunan, padahal perkara ini merupakan perkara harta bersama bukan harta waris. Terakhir dalam putusan 2169K/PDT/2016, hakim masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkara ini, padahal jelas bahwa penggugat dan tergugat merupakan keturunan Tionghoa yang mana dalam perkara harta perkawinan didasarkan pada KHUPerdata.
Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama, KUHPERdata

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	01 Nov 2023 08:43
Last Modified:	01 Nov 2023 08:43
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/14866

Actions (login required)

View Item