ADAWIYAH, ROBIAH and Dewi, IGA Gangga Santi and Islamiyati, Islamiyati (2023) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR MENGENAI PENYERAHAN SERTIPIKAT TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Putusan PTUN No. 27/G/TF/2021/PTUN.SMD). - 012 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text ROBIAH ADAWIYAH_cover.pdf Download (1MB)
	Text ROBIAH ADAWIYAH_abstrak.pdf Download (145kB)
	Text ROBIAH ADAWIYAH_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ROBIAH ADAWIYAH_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ROBIAH ADAWIYAH_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text ROBIAH ADAWIYAH_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text ROBIAH ADAWIYAH_dapus.pdf Download (473kB)
	Text ROBIAH ADAWIYAH_lampiran.pdf Download (3MB)

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan menciptakan perlindungan hukum bagi bidang tanah di Indonesia. Kantor pertanahan sebagai penyelenggara umumnya memiliki kewenangan untuk menyerahkan sertipikat tanah hasil PTSL. Namun, kewenangan tersebut telah dilalaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dengan menolak permintaan penyerahan sertipikat tanah milik Gereja Bethany Indonesia. Penolakan tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum atas status objek sengketa. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur mengenai penyerahan sertipikat tanah melalui program PTSL sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pertimbangan hakim atas tindakannya jika ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (Studi Putusan PTUN No 27/G/TF/2021/PTUN.SMD). Metode penelitian yang dikenakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta doktrinal. Dengan demikian, penulisan hukum ini akan mengkaji permasalahan dengan data sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis mengenai gambaran penyelenggaraan PTSL hingga kewenangan kantor pertanahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya sebab tidak menyelenggarakan PTSL secara sistematis. Sehingga telah melanggar Pasal 30 Ayat (1) huruf b serta 31 Ayat (2) dan (3) PP 24/1997 serta melalaikan landasan penyelenggaraan wewenang alat administrasi negara yakni AAUPB pada asas kepastian hukum dan kecermatan.
Kata Kunci: PTSL, Kewenangan, Kantor Pertanahan.

Actions (login required)

View Item