Labiba, Niswa Adlina (2023) AKTIVISME POLITIK K-POPERS TERHADAP PENGAWALAN ISU OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA DI TWITTER. Masters thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 1. COVER NISWA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	Text 2. BAB I.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text 3. BAB II.pdf - Submitted Version Download (888kB)
	Text 4. BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 5. BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text 6. BAB V.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (816kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya aktivisme gerakan politik yang dilakukan secara digital oleh para komunitas pecinta musik Korea (K-popers) sebagai bentuk penolakan terhadap isi UU Cipta Kerja yang merugikan bagi keberlangsungan tenaga kerja. Aksi penolakan ini masif dilakukan di media sosial twitter sehingga kasus ini menjadi perhatian dunia karena K-popers menyatakan keresahannya terhadap pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dalam penelitian ini menyajikan motivasi dalam gerakan politik online di twitter yang dinisiasi oleh K-popers dan implikasi gerakan politik digital terhadap UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe etnografi digital. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengambilan informan berupa purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori aktivisme digital dan teori partisipasi politik. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang gerakan politik digital penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendukung keadilan terhadap buruh dan pekerja. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang memotivasi para K-popers untuk melakukan gerakan politik digital yaitu motivasi untuk menegakkan keadilan atas isi Undang-Undang yang merugikan, motivasi persamaan latar belakang buruh maupun K-popers dan motivasi penyampaian hak suara sebagai warga negara. Implikasi dari gerakan aktivisme digital yang dinisiasi oleh K-popers yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tetap disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja walau terjadi demonstrasi di sosial media hingga menjadi topik dunia. Namun, hal ini tidak menjadikan usaha K-popers sia-sia karena melalui partisipasi politik media online, K-popers dapat membuktikan bahwa fans K-pop tidak apatis terhadap perkembangan politik di negaranya. Adanya aksi digital dari fans K-Pop menciptakan pengaruh yaitu meningkatnya kesadaran berpartisipasi dalam isu politik akan isu penolakan Omnibus Law bagi anak muda, serta meningkatnya volume perbincangan mengenai Omnibus Law di media sosial Twitter.
Kunci : Omnibus Law UU Cipta Kerja, Partisipasi Politik, dan K-Popers.

Actions (login required)

View Item