Syafei, Muhammad Yudho (2023) POLITIK HUKUM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN SOSIAL. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Dissertation) Cover Yudho Syafei.pdf - Accepted Version Download (510kB)

Abstract

Persoalan agraria memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia terutama di Indonesia Pancasila sebagai dasar filsafat negara telah melatakkan sila keadilan sosial sebagai dari tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keadilan sosial. Pada realitasnya banyak terjadi ketimpangan agraria akibat penguasaan dan penggunaan tanah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimanakah politik hukum reforma agraria di Indonesia sejak era kolonial hingga era reformasi; (b)Apa dampak kebijakan reforma agraria yang pernah berlaku di Indonesia?; (c) Bagaimanakah politik hukum reforma agraria yang berbasis keadilan sosial?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio-legal research, dengan paradigma kritikal. Hasil penelitian menunjukkan: (a) Perjalanan sejarah menunjukan bahwa politik hukum reforma agraria di Indonesia dari era kolonial hingga era reformasi memiliki kecenderungan karakter yang represif. Hal ini ditandai dengan kehadiran undang-undang yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat dan cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan rakyat Indonesia untuk dimanfaatkan oleh pemilik modal. Situasi ini bertentangan dengan tujuan bernegara dan kepentingan rakyat Indonesia dalam memanfaatkan tanah sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam perekonomian. Reforma agraria tentunya menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan nasional tentunya harus ditandai dengan penataan kembali struktur penguasaan hingga pemanfaatan tanah yang lebih berperspektif keadilan sosial sebagaiman amanat sila kelima Pancasila. (b) Dampak politik hukum reforma agraria yang diciptakan dengan hukum represif dan konfigurasi politik yang otoriter hanya akan melahirkan undang-undang yang hanya berpihak kepada satu kepentingan kelompok. Kegagalan tersebut berdampak pada persengketaan tanah, konflik petani dengan pemilik perkebunan. Konflik yang terjadi timbul dari kesadaran rakyat Indonesia yang menyadari hak atas tanah telah direbut oleh pemilik modal, sedangkan pemilik modal yang di invasi oleh pemerintah memiliki kekuatan yang dominan. (c) Pembentukan politik hukum reforma agraria yang berkeadilan sosial dilakukan dengan mengubah karakter hukum serta konfigurasi politik dengan membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik yang lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Hal ini dilakukan dalam rangka mengupayakan proses lahirnya kebijakan yang berdasarkan pengujian dan musyawarah masyarakat guna menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif guna menghadirkan keadilan sosial dimana indikatornya adalah pada persoalan redistribusi dan pengakuan.
Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan untuk melakukan pengkajian ulang mengenai undang-undang yang terkait dengan agraria untuk mempertimbangkan lahirnya politik hukum agraria dan undang-undang yang berperspektif keadilan sosial agar permasalahan agraria di Indonesia dapat terselesaikan

Actions (login required)

View Item