Daulay, Annisa Anggraini (2023) REFORMULASI PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN NOTARIS PROFESIONAL. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Dissertation) Annisa Cover.pdf - Accepted Version Download (206kB)

Abstract

Kekaburan norma hukum didalam konsep persekutuan perdata Notaris menjadikan konsep ini stagnan, sehingga perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundangan. Karakteristik Notaris yang merupakan jabatan pengabdian dirasakan menjadi persoalan akan dilaksanakannya persekutuan.
Penelitian ini difokuskan untuk menemukan makna dari persekutuan perdata itu sendiri kemudidan me. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sendiri yaitu 1. Apa Makna Persekutuan Persekutuan Perdata Notaris? 2. Bagaimana Mendudukkan Konsep Persekutuan Perdata Notaris Dalam Hukum Bisnis?
Menjawab kedua permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dilakukan beberapa pendekatan diantaranya Undang-undang, konseptual, sejarah dan perbandingan hukum dengan konsep yang ada di Belanda. Pengumpulan bahan hukum didalam penelitian ini kemudian dilakukan analisis menggunakan teori yang relevan sehingga menghasilkan suatu jawaban yang telah menjawab persoalan hukum yang ada.
Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, makna persekutuan perdata Notaris itu sendiri hanya kantor bersama berkaitan dengan efisisensi, oleh karena itu hadirnya konsep ini mampu memberikan kesejahteraan notaris sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi kalangan notaris yang dalam berpraktek belum memperoleh banyak klien. Kedua, kedudukan persekutuan perdata notaris di dalam hukum bisnis adalah selaras. Kedudukan notaris sendiri merupakan profesi yang memperoleh honorarium maka ini selaras dengan konsep persekutuan perdata dapat berupa keuntungan dan kemanfaatan dan juga pekerjaan notaris yang dilakukan secara perseorangan dalam membuat akta maka sejalan dengan tanggung jawab persekutuan perdata yang berseifat pribadi. Oleh sebab itu hal ini sejalan dengan konsep yang ada di persekutuan perdata notaris.
Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mereforumulasi Pasal 20 Undang-undang Jabatan Notaris dan mencabut beberapa pasal yang menyatakan notaris sebagai pejabat serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yaitu M.HH.01.02.12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksana Perserikatan Perdata, memperjelas dan menyempurnakan dengan menambahkan materi muatan terhadap Pasal 20 UUJN-P sehingga konsep persekutuan perdata Notaris tidak sebatas kantor bersama.

Actions (login required)

View Item