Wicaksono, Adi Hardiyanto (2023) MEMBANGUN MODEL DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTDALAM KONTEKS PENEGAKANHUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

	Text (Dissertation) Adi Cover.pdf - Accepted Version Download (76kB)
	Text Adi Cover.pdf Download (76kB)

Abstract

Kewenangan untuk melakukan Deferred Prosecution Agreementdiperlukan
guna efektifitas penanganan perkara korupsi dikedapannya nanti.Untuk
menjabarkan dan menganalisis DPA diperlukan dalam penegakan hukum
terhadaptindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di
Indonesia.mengetahui cara kerja dari model DPA dalam penegakan hukum tindak
pidana korupsi oleh korporasi serta membangun model DPAdalam upaya
penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia.Dalam
pembahasan disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didasari dengan paradigma
post-positivisme. Pendekatan ini diperlukan untuk membahas dinamika diskursus
normatif terhadap isu yang dibangun.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwaDPAsangat diperlukan karena
mengingat Fenomena kasus korupsi yang melibatkan korporasi di negeri ini
(Indonesia)tidak dapat dipungkiri lagi.Jika korporasi disidangkan maka akan
mengakibatkan kerugian yang berdampak besar khususnya kepada para karyawan
yang tidak terlibat,Cara Kerja dari model DPA dalam penanggulangan tindak
pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia Tahap I (Pertama)cara melakukan
investigasi awal, Tahap II (Kedua) jaksa penuntut umum menawarkan korporasi
negosiasi, Tahap III (Ketiga) Tahap ini merupakan tahap dimana DPA disepakati
atau disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum dan organisasi/korporasi, dan Tahap IV
(Keempat) Tahap ini merupakan tahap dimana adanya persetujuan pengadilan
menganai DPA. dan Membangun model DPA yang dalam upaya penanggulangan
tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia yakni lebih kepada Pertama,
perlu diadakan nya skema perjanjian penangguhan tuntutan, Kedua harus
dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terkait skema perjanjian
penundaan penuntutan yang disepakati, Ketiga, untuk tercapainya kesepakatan
penundaan penuntutan ini harus melalui panel administrative yang bersifat
independen.
Disertasi ini memberikan beberapa rekomendasi terhadap pelaksanaan DPA
di Indonesia yakniSebaiknya perlu ditetapkan DPAsebagai insrument dalam
sistem hukum pidana di Indonesia dan Sebaiknya bagi para penegak hukum
khususnya jaksa lebih kearah pengembalian kerugian negara yakni dengan
menerapkan instrument DPA

Actions (login required)

View Item