Fitri, Wardatul (2023) REKONSEPTUALISASI KEDUDUKAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Disertation) Wardatul cover.pdf - Accepted Version Download (55kB)

Abstract

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai suatu pandemi global
telah menyebabkan beragam permasalahan baru di berbagai sektor di Indonesia,

bahkan dunia. Tidak hanya persoalan kesehatan semata, penyebaran wabah Covid-
19 tersebut telah menyebabkan krisis multidimensi. Sejumlah payung hukum dibuat

oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Kebijakan-
kebijakan tersebut berdampak pada gangguan terhadap aktivitas ekonomi

masyarakat. Hal tersebut telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha
dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja
maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada
sektor-sektor yang paling terdampak pandemic.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah dapat dibenarkan perusahaan
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pandemic covid 19
sebagai force majeure, untuk menguraikan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional bersifat mandatory dan untuk
merekonseptualisasikan kedudukan pandemi Covid-19 dalam hubungan kerja.
Penelitian ini penggunakan pendekatan hukum doctrinal dengan data sekunder
sebagai data utama juga dilakukan wawancara beberapa narasumber yang memiliki
kompetensi sesuai kajian ini.
Berdasarkan hasil penelitian, Pertama bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat
dikualifikasikan sebagai force majeure sebagai yang bisa dijadikan alasan dalam
Pemutusan Hubungan Kerja. Berdasarkan pada beberapa putusan perselisihan
hubungan industrial di Masa Pandemi Covid-19, bahwa alasan pemutusan
hubungan kerja mengarah pada hardship/kesulitan perusahaan. Kedua, bahwa
rekonspetualisasi kedudukan pandemi Covid-19 dalam hubungan kerja yaitu

dengan memasukkan rumusan konsep Hardship dalam Rancangan Undang-
Undang-Undang Hukum Kontrak yang saat ini menjadi salah satu agenda usulan

dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hal tersebut dalam rangka
mewujudkan hukum kontrak dalam hubungan kerja yang berkeadilan pancasila
setidak-tidaknya adalah dengan mengadopsi asas keseimbangan, asas manfaat, dan
asas keadilan, yakni menyeimbangkan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat
dalam hubungan Industrial, terutama pemerintah, pengusaha, dan pekerja,
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu jaminan sosial mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Actions (login required)

View Item