Rohmah, Maftuchatur (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (827kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (664kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (353kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (446kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki ruang dan hak pekerjaan, salah satunya hak bekerja di instansi pemerintah daerah. Kabupaten Kebumen telah membentuk kebijakan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang di dalamnya tertuang kebijakan untuk memberikan kuota 2% bagi organisasi di pemerintah daerah agar merekrut penyandang disabilitas sebagai pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis implementasi kebijakan kuota pekerja penyandang disabilitas di pemerintah daerah Kebumen serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan alat bantu software atlas ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota pekerja penyandang disabilitas di pemerintah daerah Kebumen belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. BKPSDM telah megalokasikan kuota formasi khusus pada penerimaan CPNS. Akan tetapi, formasi belum sepenuhnya mengakomodasi kuota 2% bagi penyandang disabilitas. Pemberian pelindungan dan pemenuhan hak pegawai disabilitas hanya berupa bidang landai dan kursi roda. Tidak tersedia toilet khusus dan alat bantu penunjang pekerjaan. Adapun faktor yang menghambat implementasi yakni perbup yang belum terbentuk, kurangnya sumber daya, sistem birokrasi top down yang menyebabkan perbedaan persepsi, dan sikap pelaksana yang kurang tanggap. Terdapat faktor pendukung yang berasal penerimaan dan komitmen pelaksana serta lingkungan sosial dan politik. Rekomendasi dalam penelitian yaitu Dinas Sosial perlu menyusun mekanisme kerja yang meliputi pembagian tugas kepada staf dan menyusun prioritas penanganan permasalahan agar perbup dapat segera diselesaikan.

Kata kunci : implementasi kebijakan, penyandang disabilitas, hak bekerja.

Actions (login required)

View Item