Soraya, Callista Gifty and Hardjanto, Untung Sri and Ramadhan, Diastama Anggita (2023) KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN ADANYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA_025 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia adalah kejahatan penyalahgunaan kekuasaan terhadap norma-norma hukum tentang HAM yang dikaitkan dengan keterlibatan negara sebagai subjek penanggung jawab HAM. Dugaan adanya pelanggaran HAM berarti bahwa perbuatan yang dimaksudkan belum benar-benar terjadi atau masih dalam tahap perkiraan. Wujud dari keseriusan pemerintah dalam menangani banyaknya pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM serta sebagai
bentuk penghormatan dan pemenuhan terhadap HAM maka dibentuklah Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah terkait bagaimana proses penyelesaian dugaan adanya pelanggaran HAM di tahun 2022 serta apa saja hambatan dan solusi penyelesaian dugaan adanya pelanggaran HAM di tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menyelesaikan
dugaan adanya pelanggaran HAM baik dari sudut ketentuan peraturan perundang�undangan maupun kebijakan Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Untuk menjawab permaslahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk menyempurnakan data dan pembuktian terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya.
Hasil penelitian penulisan hukum ini adalah bentuk penyelesaian dugaan adanya pelanggaran HAM yang terdiri atas penerimaan, penelaahan, koordinasi dan memberikan surat rekomendasi yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terkait dengan hambatan terbagi ke dalam hambatan internal yang berasal dari minimnya kuantitas pegawai, minimnya anggaran, serta rekomendasi
yang bersifat tidak mengikat. Selain itu terdapat pula hambatan eksternal berupa minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya HAM serta terdapat beberapa lembaga atau instansi yang tidak memberikan respon atas rekomendasi yang
diberikan. Berdasarkan pada hambatan yang ada maka terdapat solusi untuk meminta penambahan jumlah pegawai, menentukan anggaran di awal tahun, memantau proses penyelesaian dugaan adanya pelanggaran HAM, memberikan penyuluhan tentang HAM, dan menjalin koordinasi lebih erat. Terkait dengan saran yang diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dapat menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran HAM berdasarkan pada aturan yang ada, sedangkan untuk masyarakat diharapkan untuk dapat lebih memahami akan pentingnya HAM, dan untuk instansi atau lembaga terkait diharapkan untuk lebih responsif terkait
penanganan dugaan adanya pelanggaran HAM.
Kata Kunci: Kementerian Hukum dan HAM RI, Dugaan Adanya Pelanggaran HAM, Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	02 Nov 2023 08:17
Last Modified:	02 Nov 2023 08:17
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13263

Actions (login required)

View Item