KEVIN, JONATHAN and Indarja, Indarja and Hardjanto, Untung Sri (2023) PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI TERKAIT AKSESIBILITAS PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA. - 010 HTN 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pendidikan adalah kegiatan mempersiapkan manusia untuk hidup sempurna, sehingga pendidikan menjadi indikator yang fundamental terhadap penerapan hak-hak asasi manusia. Negara menjamin Pendidikan dalam tujuan negara Indonesia yaitu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-empat yang berbunyi: “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kenyataanya, pendidikan di Indonesia masih tergolong kurang baik dan kurang layak salah satunya Pendidikan tinggi. Kebijakan pengelolaan secara mandiri dalam Pendidikan tinggi menggeser paradigma mengenai tujuan dari Pendidikan itu sendiri dan membuat warga negara Indonesia sulit mengakses Pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut mendorong penulis mengkaji lebih lanjut mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi terkait aksesibilitas Pendidikan tinggi di Indonesia.
Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan kajian dokumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.
Berdasarkan penelitian penulis hadirnya Undang-Undang tentang pendidikan tinggi menuai banyak polemik. Konsep perguruan tinggi badan hukum dengan memberikan wewenang otonom baik akademik dan non akademik yang menyebabkan komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi dalam Pendidikan tinggi. Hal ini berimplikasi kepada Pendidikan tinggi menjadi semakin mahal karena terdapat mekanisme pasar dalam penyelenggarannya. Akibatnya, akses Pendidikan tinggi menjadi timpang dan tidak merata karena terbatasnya masyarakat Indonesia dalam menjangkaunya. Peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tinggi Indonesia makin tereduksi karena aturan otonomi pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Pendidikan tinggi terdapat tiga jenis perguruan tinggi negeri, yaitu satuan kerja, Badan Layanan Umum dan Badan Hukum. Kedepannya implikasi dari rancangan undang-undang tersebut adalah kedudukan perguruan tinggi hanya berbentuk perguruan tinggi Badan Hukum berdasarkan acuan penulis melalui rancangan undang-undang tentang system Pendidikan nasional.
Kata Kunci : Undang-Undang, Pendidikan Tinggi, Aksesibilitas

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 03:04
Last Modified:	08 Nov 2023 03:04
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13149

Actions (login required)

View Item