PRAWIRA, MUHAMMAD ABDILLAH GESIT and Soemarmi, Amiek and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2023) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. -031 HTN 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pembangunan Daerah Kepulauan di Indonesia masih tertinggal dalam segi infraksturkur, ekonomi, maupun aspek sumber daya manusia. Situasi tersebut terjadi dikarenakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan belum dipayungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang jelas. Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di indonesia yang bercirikan Kepulauan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengatur Pengelolaan Wilayah Pesisir, serta untuk mengetahui faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bangka Belitung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Penelitian ini menyelidiki banyak pertanyaan menarik, sebagai sarana untuk mengklarifikasi data yang diperoleh, penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Regulasi Perencanaan Pembangunan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi dalam aturan tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan di wilayah laut dan daerah kepulauan. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi hukum positif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional. Lalu diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Wilayah Provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Dalam pelaksanaan perizinan yang terdiri dari izin lokasi dan izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menggunakan Pergub Bangka Belitung Nomor 37 tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Air di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hasil penelitan adalah keberadaan tumpang tindih ruang laut yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara masyarakat dan pengusaha tambang timah di Bangka Belitung menjadi faktor penghambat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan faktor pendukung dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bangka Belitung adalah terkait pelaku usaha yang sudah mempunyai izin Pengelolaan bersikap kooperatif kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sehingga memudahkan adminstrasi dan implementasi terkait Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bangka Belitung.

Kata Kunci : Pengelolaan , Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 03:03
Last Modified:	08 Nov 2023 03:03
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13146

Actions (login required)

View Item